Kamis, 21 Juli 2011 , 16:30:00 WIB
BELUM selesainya pembahasan parliamentary threshold (PT) makin membuat nasib Pemilu tidak jelas. Keinginan partai besar mendesak PT 5% membuat gusar partai kecil. Tuduhan bergulir, partai kecil akan diberangus. Protes bermunculan, dampaknya RUU mengalami kebuntuan dan kepentingan rakyat terlantarkan.
Kita dapat memahami keinginan berbagai kalangan. Partai besar merasa dirugikan aturan lama. Apalagi timbul keinginan PT 5% bertujuan menyederhanakan partai politik. Harapan kedepan, semakin sedikit partai dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Sehingga sistem presidensial berjalan efektif.
Ironis, sebab egoisme itu berpotensi membunuh demokrasi di Indonesia. Kengototan partai besar sendiri terus dilawan. PKB misalnya, menegaskan PT 5% sangat tidak logis. Sebab Indonesia masih menganut sistem multi partai. Artinya, sistem presidensial seharusnya membutuhkan beragam partai yang berbeda ideologi dan aliran. Kebijakan ini mendapat dukungan PAN, PPP, PKS, PKB, Gerindra dan Hanura. PAN menegaskan PT 3% ideal dan paling pantas diterapkan, sebab menjunjung tinggi kebhinekaan dan pluralisme.
Penerapan PT yang tinggi justru sangat berbahaya, karena banyak menghilangkan suara sah. PKS tak jauh beda, dimana PT besar merugikan kepentingan bangsa karena stabilitas politik dan proporsionalitas terancam.
Berlarutnya persoalan ambang batas memang sebuah kewajaran. Partai besar ingin mengefektifkan sistem partai yang dinilai terlalu banyak. Partai kecil sendiri berkepentingan menyelamatkan suara partainya. Sebab jika PT 5% diterapkan, bukan tidak mungkin mereka tersingkir dari kancah parlemen.
Tapi jika tarik-menarik kepentingan ambang batas terus terjadi, banyak masalah pemilu terlupakan. Misalnya bagaimana menangani mafia pemilu pasca kasus surat palsu yang menyeret Andi Nurpati. Jika tidak diantisipasi, peluang terjadinya mafia pemilu kembali terjadi.
Sebaiknya DPR berhenti berpolemik dan memikirkan kepentingan rakyat. Sudah banyak terkuras waktu, energi dan perhatian DPR untuk meributkan ambang batas. Sebaiknya DPR fokus memikirkan kepentingan rakyat, menurunkan egoisme masing-masing partai dan menyudahi masalah ini.
Di masa mendatang, tantangan pemilu semakin banyak. Ambang batas, hanya menjadi sebuah titik kecil. Masih ditunggu sikap DPR mengatasi kecurangan pemilu, politik uang dan mafia pemilu. Jika tak diselesaikan, keinginan berjalannya pemilu luber dan jurdil hanya pepesan kosong.
Inggar Saputra
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33780
BELUM selesainya pembahasan parliamentary threshold (PT) makin membuat nasib Pemilu tidak jelas. Keinginan partai besar mendesak PT 5% membuat gusar partai kecil. Tuduhan bergulir, partai kecil akan diberangus. Protes bermunculan, dampaknya RUU mengalami kebuntuan dan kepentingan rakyat terlantarkan.
Kita dapat memahami keinginan berbagai kalangan. Partai besar merasa dirugikan aturan lama. Apalagi timbul keinginan PT 5% bertujuan menyederhanakan partai politik. Harapan kedepan, semakin sedikit partai dapat menjaga stabilitas pemerintahan. Sehingga sistem presidensial berjalan efektif.
Ironis, sebab egoisme itu berpotensi membunuh demokrasi di Indonesia. Kengototan partai besar sendiri terus dilawan. PKB misalnya, menegaskan PT 5% sangat tidak logis. Sebab Indonesia masih menganut sistem multi partai. Artinya, sistem presidensial seharusnya membutuhkan beragam partai yang berbeda ideologi dan aliran. Kebijakan ini mendapat dukungan PAN, PPP, PKS, PKB, Gerindra dan Hanura. PAN menegaskan PT 3% ideal dan paling pantas diterapkan, sebab menjunjung tinggi kebhinekaan dan pluralisme.
Penerapan PT yang tinggi justru sangat berbahaya, karena banyak menghilangkan suara sah. PKS tak jauh beda, dimana PT besar merugikan kepentingan bangsa karena stabilitas politik dan proporsionalitas terancam.
Berlarutnya persoalan ambang batas memang sebuah kewajaran. Partai besar ingin mengefektifkan sistem partai yang dinilai terlalu banyak. Partai kecil sendiri berkepentingan menyelamatkan suara partainya. Sebab jika PT 5% diterapkan, bukan tidak mungkin mereka tersingkir dari kancah parlemen.
Tapi jika tarik-menarik kepentingan ambang batas terus terjadi, banyak masalah pemilu terlupakan. Misalnya bagaimana menangani mafia pemilu pasca kasus surat palsu yang menyeret Andi Nurpati. Jika tidak diantisipasi, peluang terjadinya mafia pemilu kembali terjadi.
Sebaiknya DPR berhenti berpolemik dan memikirkan kepentingan rakyat. Sudah banyak terkuras waktu, energi dan perhatian DPR untuk meributkan ambang batas. Sebaiknya DPR fokus memikirkan kepentingan rakyat, menurunkan egoisme masing-masing partai dan menyudahi masalah ini.
Di masa mendatang, tantangan pemilu semakin banyak. Ambang batas, hanya menjadi sebuah titik kecil. Masih ditunggu sikap DPR mengatasi kecurangan pemilu, politik uang dan mafia pemilu. Jika tak diselesaikan, keinginan berjalannya pemilu luber dan jurdil hanya pepesan kosong.
Inggar Saputra
Sumber : http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=33780
Tidak ada komentar:
Posting Komentar